Aturan Adat Suku Alas dalam Melindungi Alam
Published :

S
uku Alas mendiami wilayah kabupaten Aceh Tenggara, di ketinggian yang mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Wilayah suku alas ini juga dikenal dengan nama Kuta Cana yang memiliki banyak sungai-sungai mengalir dari pegunungan serta keindahan dan sumber daya alam yang tak ternilai.

Dalam upaya menjaga dan menyelamatkan sumber daya alam di kabupaten Aceh Tenggara ini masyarakat suku Alas memiliki beberapa aturan atau hukum adat yang telah menjadi konsessus bagi mereka. Hutan atau Dheleng yang merupakan kekayaan imum atau kepala mukim beserta rakyatnya di Tanah Alas.

Kurang lebih luas Dheleng luasnya mencakup wilayah pemukiman yang mencakup wilayah yang jauh ke dalam hutan yang berada di sekitar wilayah mereka yang dapat ditempuh setengah hari dengan berjalan kaki atau hingga wilayah dhalan (pasakh mesosen). Pemanfaatan hutan di area tersebut diarahkan untuk menjaga air sungai (pakhik jume) tetap normal agar bisa digunakan serta dimanfaatkan bagi usha-usaha pertanian atau pun bagi keperluan yang berguna bagi masyarakat.

Jika ada perusakan atau pencurian hasil hutan atau terjadi pemanfaatan hutan tanpa sepengetahuan masyarakat adat di wilayah setempat dan tanpa ada izin dari imum (kepala mukim), maka pelaku akan dikenakan sanksi adat.

Pencuri harus menyerahkan seluruh hasil curiannya ke pada kampung atau masyarakat yang berada di wilayah tempat kejadian pelanggaran tersebut. Selain itu pelaku juga akan dikenai denda tiga puluh dua penengah hingga mbelin yaitu denda berupa uang yang besarnya telah ditentukan kurang lebih mencapai Rp320.000-Rp3.200.000.

Sama halnya bagi mereka yang meracun, mengebom, menyetrum, dan atau kegiatan pemusnahan ikan yang tidak bertanggung jawab lainnya. Terutama pada jenis ikan jurung, ciih khemis, dan ciih situ dan jenis ikan lainnya yang berada di sepanjang sungai Lawe Alas hingga sungai-sungai kecil, dan wilayah yang menjadi irigasi desa, termasuk secara umum seluruh jalinan air di Tanah Alas.

Pelaku akan mendapat sanksi adat ngateken kesalahen. Ikan tangkapan di luar ketentuan adat tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat adat setempat serta dikenai denda. Begitu pula jika ada seseorang yang menangkap ikan tanpa seizin masyarakat adat yang mengelola secara adat di Tanah Alas di wilayah pinahan (lubuk larangan) dan wilayah lainnya yang sejenis. Ia dikenakan saksi yang sama
Kemudian jika ada yang menangkap atau berburu satwa-satwa liar dan sejenisnya tanpa izin masyarakat adat setempat. Ia akan mendapat saksi adat ngateken kesalahen. Hasil buruan atau tangkapannya tersebut harus dikembalikan ke masyarakat adat setempat untuk dikembalikan ke habitatnya bila masih hidup.

Hukum adat (customary law) merupakan bagian dari aturan hukum pada umunya. Hukum adat berasal dari keputusan bersama suatu masyarakat, dan dikuasakan proses pengadilannya pada seseorang yang telah dipercaya

Biasanya seseorang dituakan atau dihormati. Hukum adat ini biasanya merupakan norma lama yang masih dijaga keberadaannya yang secara turun temurun menjadi konsensus bersama baik itu di sebuah daerah dan di dalam kelompok masyarakat yang lebih besar lagi.

Hukum dan Norma adat ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya karena tidak hanya mengikat dalam kerangka aturan tapi justru memperlihatkan adanya kepatuhan yang berasal dari kesadaran.

Sudah semestinya kita dapat menghargai dan mematuhi hukum adat yang berlaku di manapun kita berada, kuncinya adalah mengetahui karena “di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung”.