Kerajaan Banggai; Menelusuri Jejak Kerajaan Banggai
Published :

B
anggai dipercaya telah menjadi kerajaan sebelum abad ke-14, informasi tersebut oleh beberapa pihak —selain dihubungkan dengan pernyataan Prapanca dalam Nagarakrtagama— juga kerap dihubungkan dengan kronik Cina tahun 1178 Masehi karya Chu Ku fei, yang dalam bukunya berjudul Ling-wai,.

Chu Ku fei menulis bahwa Banggai adalah kerajaan kecil yang termasuk kedalam sebelas wilayah dari Kerajaan Kediri, Panjalu (1041 Masehi), yang meliputi Ping ye (Banggai), Pai Hua yuan (Pacitan), Me tung (Medang), Ta pen (Tumapel), Jung ya lu (Hujung Galu), Ta kang (Sumba), Huang ma chu (Papua Barat daya), Ma li (Bali), Khu lun (Gurun Lombok), Ti wu (Timor), Ping ye (Banggai) dan Wa nu ku (Maluku).

Jika merujuk kepada Nagarakretagama, kitab yang ditulis oleh Mpu Prapanca bertarikh 1278 Saka (1365 Masehi), Prapanca menyebut sebuah tempat bernama Banggawi.

Ikang Saka Nusa-Nusa Mangkasara, Buntun Benggawi, Kuni, Galiayo, Murang Ling Salayah, Sumba, Solor, Munar, Muah, Tikang, I Wandleha, Athawa Maloko, Wiwawunri Serani Timur Mukadi Ningagaku Nusantara”.

Untuk saat ini, masih cukup sulit menulisan sejarah Kerajaan Banggai sebelum abad ke-14. Apakah Banggawi yang dibicarakan Prapanca itu Banggai, atau lebih jauh lagi apakah Prapanca itu menyebut Banggawi sebagai sebuah kerajaan atau hanya nama tempat?

J

Dalam khasanah masyarakat Banggai sendiri, sumber untuk mengungkap cerita ini bisa ditemukan dari tradisi lisan mereka atau dari balelee, cerita yang disampaikan oleh seseorang yang “kemasukan” roh halus dengan cara dinyanyikan.

Bagaimanapun hasil temuan kita sekarang, penulisan sejarah untuk kerajaan Banggai —dan umumnya untuk penulisan sejarah kuna Indonesia— seharusnya tidak berada dalam posisi final, masih banyak data dan fakta yang bisa berkembang seiring bukti baru yang kelak ditemukan.

Sejarah Kerajaan Banggai

Konon, nama Banggai dahulu bernama “Tano Bolukan”. Tano Bolukan merupakan suatu kerajaan tertua di daerah Banggai Kepulauan yang merupakan hasil penggabungan kerajaan-kerajaan kecil. Syarif (2008) yang menulis tentang sejarah kerajaan Banggai dalam bukunya “Sekilas Tentang Kerajaan Banggai” memberi gambaran tentang empat kerajaan ini.

Bahwa di wilayah kekuasaan kerajaan Banggai berdiri empat kerajaan yang memiliki wilayah yang berdaulat atas wilayahnya; Babulau + 5 km dari desa Tolise Tubuno, Kokini berkedudukan di desa Lambako, Katapean berkedudukan di desa Sasaba + 5 km. Monsongan dan Singgolok berkedudukan di Bungkuko Tatandak+ 7 km dari desa Gonggong.

Keempat kerajaan tersebut dipimpin oleh sekumpulan pemimpin yang di sebut dengan “Basalo Sangkap” (Empat Besar) yang pada masa Kerajaan Banggai mereka selanjutnya berfungsi sebagai Dewan Kerajaan. Basalo Sangkap inilah orang-orang Tano Bolukan, atau orang-orang Banggai menamakan dan menganggap mereka itu “Tano Bukuno” atau “Tano Tumbuno” artinya yang mempunyai tanah atau orang Banggai asli.

Sementara itu Setyo Utomo-Jaya Marhum (1995:25) dalam bukunya “Selayang Pandang Kabupaten Banggai” menyatakan pada awalnya daerah yang sekarang dikenal sebagai kabupaten daerah tingkat II tingkat Banggai banyak berdiri kerajaan.

Satu dari sekian kerajaan itu, yang tertua bernama kerajaan bersaudara Buko-Bulagi. Letak kerajaan itu di Pulau Peling (Peleng) belahan barat. Belakangan muncul pula kerajaan-kerajaan baru seperti, kerajaan Sisipan, kerajaan Liputomundo, Kadupang. Kesemuanya ada di pulau Peling tengah.

Masa itupun telah berdiri kerajaan yang cukup besar yakni Bongganan di sebelah timur Peling. Upaya memekarkan kerajaan Bongganan dilakukan salah seorang pangeran dan beberapa bangsawan kerajaan Banggai. Kala itu kerajaan Banggai wilayahnya hanya meliputi pulau Banggai.

Di Banggai Darat pada masa itu berdiri pula kerajaan Bualemo di sebelah utara. Di bagian selatan, ada kerajaan tiga bersaudara Motiandok, Balalowa, di tambah satu kerajaan lagi bernama Gori-Gori di bagian paling selatan.

Perkembangan kerajaan Banggai yang terpusat di pulau Banggai, mulai pesat dan menjadi Primus Inter Peres atau yang utama dari beberapa kerajaan yang ada. Ketika pemerintahan kerajaan Banggai masih berada di bawah pimpinan kesultanan Ternate akhir abad 16.

H. S. Padeatu (2005:28) dalam bukunya “Sepintas Kilas Sejarah Banggai” juga mengatakan di Banggai kepulauan terdapat beberapa kerajaan kecil yaitu kerajaan Buko (di kecamatan Buko sekarang), Bulagi, Peling, dan Saluap (di kecamatan Bulagi sekrang), Lipotomundo, Kadupang dan Sisipan (di kecamatan Liang sekarang), Bonggananan (di kecamtan Tinakung dan kecamatan Totikum sekarang) dan Banggai (kecamatan Banggai, kecamatan Bangkurung dan kecamatan Labobo sekarang).

Semua yang berada di kerajaan-kerajaan tersebut adalah penduduk asli yang mengunakan bahasa Aki (bahasa Banggai, artinya: Tidak). Kerajaan yang terkenal dari semua kerajaan itu, termasuk kerajaan Tompotikka di Banggai Darat dan kerajaan Bongganan di Banggai kepulauan, ialah kerajaan Banggai di Banggai kepulauan. Bahkan, sampai saat ini nama “Banggai“ masih tetap di pakai sebagai nama dan kabupaten yaitu kabupaten Banggai dan kabupaten kepulauan.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Banggai

Pengaruh agama dan juga budaya Islam pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi sangat besar pengaruhnya terutama pada abad ke-16 dan seterunya. Perkembangan agama Islam di Sulawesi khususnya di Wilayah Sulawesi Tengah merupakan dampak dari perluasan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Pengaruh ini mula-mula mungkin berasal dari Kerajaan Bone dan Wajo daerah-daerah yang mendapat pengaruh Islam pertama kali besar kemungkinan adalah daerah-daerah di pesisir.

Tome Pires dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental mengatakan bahwa di zamannya itu sebagian besar raja-raja yang ada Nusantara sudah beragama Islam, akan tetapi masih tetap ada daerah-daerah atau negeri yang belum menganut agama Isalam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di lakukan di daerah-daerah pesisir pantai para pedangang- pedangang muslim dari Gujarat (Persia) dan para pedangang tersebut menikah dengan masyarakat setempat dan terjadilah percampuran kepercayaan.

Selanjutnya di Indonesia bagian timur agama Islam tiba dan berkembang di “kepulaun rempah-rempah” Maluku Indonesia Timur. Para pedangang muslim dari Jawa dan Melayu menetap di pesisir Banda, tetapi tidak ada seorang raja pun disana, dan daerah pedalaman masih di huni oleh penduduk non-muslim.

Ternate, Tidore, dan Bacan mempunyai raja-raja muslim. Penguasa-penguasa Tidore dan Bacan memekai gelar “Raja”, tetapi penguasa Ternate telah menggunakan gelar “Sultan”, dan raja Tidore bernama Arab, al-Mansur.

Pengaruh kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan tidak hanya pada perubahan pada sistem kepercayaan, Islam bahkan mempengaruhi pada bentuk pemerintahan. Tata struktur pemerintahan kerajaan di Sulawesi Tengah kemudian terbagi mengikuti susuan pemerintahan Kerajaan Bone dan juga Kerajaan Wajo, yaitu bentuk Pitunggota dan Patanggota.

Pitunggota merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari 7 anggota yang dipimpin oleh seorang Baligau. Sedangkan Patanggota terdiri dari Baiya, Lambara, Mpanau, dan Mupabomba.

Pangaruh lainnya datang dari Wilayah Mandar. Beberapa kerajaan yang berada di Teluk Tomini ditelusuri berasal dari daerah Mandar yang cukup mencolok adalah penggunaan istilah “raja”. Sebelumnya di Teluk Tomini gelar Raja ini lebih dikenal dengan istilah Olongian, sebutan untuk tuan-tuan tanah yang berkuasa di daerahnya masing-masing.

Kerajaan-kerajaan yang berada di Teluk Tomini juga mendapat pengaruh dari Kerajaan-kerajaan Gorontalo dan Ternate terutama struktur pemerintahannya meliputi pembagian dan wilayah kekuasaanya seperti Kepala Negara (Olongian), Perdana Mentri (Jogugu), Mentri Pertahanan laut (Kapitan Laut), Mentri Keuangan (Walaapulu), Mentri Perhubungan (Ukum), dan Mentri Penerangan (Madinu).

Untuk urusan pemerintahan di Kerajaan Banggai, di pegang langsung oleh seorang Raja atau Tomundo atau Tuutuu.Raja di pilih dan di angkat oleh Basalo Sangkap (Dewan Kerajaan) langsung dari keturunan atau sekurang-kurangnya ada ikatan hubungan keluarga dengan raja.

Selain itu, Basalo Sangkap juga memperhatikan kesanggupan dan kecakapan untuk memimpin. Basalo Sangkap menjadi seperti lembaga legislatif yang kemudian bertugas dalam memilih serta melantik, dan juga memberhentikan raja Banggai. Basalo Sangkap dengan kedudukannya sebagai lembaga tinggi yang sejajar dengan Raja (Tomundo). Basalo Sangkap mengurusi urusan Legislatif dan juga penasihat Tomundo. Sedangkan Tomundo membidangi urusan Eksekutif (pemerintahan kerajaan).

Adapun Dewan Kerajaan (Basalo Sangkap) yaitu terdiri dari:

Raja Singgolok atau Basalo Gong-gong.

Raja Katapean atau Basalo Monsongan.

Raja Boobulau atau Raja Dodung.

Raja Kokini atau Basalo Tano Bonunungan.

Ketika keempat raja yang menjadi Basalo Sangkap itu meninggal, posisi mereka kemudian digantikan keturunannya atau mereka yang memiliki hubungan keluarga. Hingga kini, keturunan dari Basalo Sangkap kabarnya masih ada.

Selain Basalo Sangkep, Raja juga dibantu oleh “komisi empat” yang diangkat secara langsung oleh raja yang sedang berkuasa dengan persetujuan Basalo Sangkap, yang terdiri dari:

Mayor Ngopa (Raja Muda)

Kapitan Laut (Kepala Angkatan Perang)

Jogugu (Mentri Dalam Negeri)

Hukum Tua (Pengadilan)

Basalo Sangkap juga mempunyai wilayah kekuasaan yang dipegang mereka dan masing-masing mempunyai staf inti yang dipilih serta diangkat langsung oleh raja dengan mendapat persetujuan Basalo Sangkap seperti: Jogugu yang memegang kekuasaan di Banggai dan Labobo Bangkurung dan sekitarnya, mempunyai staf Kapitan, Kapitan Lonas, Kapitan Kota. Mayor Ngopa yang berwenang di Teluk Tomini memiliki staf seperti Letnan Ngofa, Kaputan Prang, dan Letnan Dua.

Kapitan laut mempunyai wilayah kekuasaan Dari Batui sampai ke Balantak mempunyai Staf Syah Bandar, Bea Cukai. Hukum Tua yang memiliki cakupan kekuasaan di Seluruh Peling mempunyai Staf Mahkamah dan Pengadilan.

Selain dari komisi empat tersebut, raja juga mempunyai staf pribadi untuk urusan pemerintahan dan rumah tangga istana, seperti untuk bagian pemerintahan raja dibantu oleh Gimlaha Sadeha-Saseba, Panebela Bayu, Mian Tu Liang, Mian Tu Baasaan, Panebela Tololak, Mian Tu Palabatu. Untuk urusan Rumah Tangga dibantu oleh Genti dan Jeufana.

Agama Islam pun semakin giat dipelajari dan disebarluaskan. Pada masa Maulana Prins Mandapar yang mengepalai urusan agama Islam disebut “kale” atau “gadhi”. kale atau Gandi ini dibantu oleh beberapa iman diantaranya: Iman Sohi, Iman Tano Bonunungan, Iman Dodung, Iman Gong-gong dan Imam Monsongan. Iman dibantu oleh beberapa Hatibi atau Khatib. Dan Khatib-khatib ini juga dibantu oleh bebrapa Mojim Muazzim.

Silsilah Raja Raja Banggai

Pada awal abad ke-16 Masehi, empat kerajaan (Babolau, Katapean, Kookini, dan Singgolok) dikuasai Kesultanan Ternate. Adi Cokro (Mbumbu Doi Jawa), seorang Pangeran dari kerajaan Demak yang juga merupakan panglima Perang Kesultanan Ternate, pada tahun 1530 Masehi kemudian berhasil menyatukan empat kerajaan menjadi Kerajaan Banggai yang memiliki ibu kota di Pulau Banggai.

Adi Cokro inilah yang kemudian dianggap pendiri Kerajaan Banggai dan juga tokokh yang telah menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Masyarakat Banggai juga mengenal seorang tokoh bernama Adi Soko, apakah tokoh ini sama dengan Adi Cokro? Dari fonologi dan atau juga fonetik memang cukup mirip.

Moh. Yamin (1972) dalam “Gajah Mada” menyebut tokoh Adi Cokro ini sebagai Raden Cokro yang merupakan keponakan Dipati Unus. Raden Cokro mendapat perintah ke Ternate untuk tujuan membantu Sultan ternate mengembangkan Islam serta memperkuat pasukan armada Ternate dari serangan Portugis.

Sedangkan Albert C. Kruyt yang menulis buku “De Vorsten Van Banggai” (Raja-raja Banggai) secara terang-terangan mengatakan bahwa Adi Cokro adalah orang yang menaklukan Pulau Banggai, Peling dan Daratan Timur Sulawesi. Adi Cokro kemudian menikahi seorang wanita Ternate yang memiliki darah Portugis bernama Kastellia. Dari hasil perkawinan ini lahir seorang putra yang bernama Mandapar yang kelak menjadi Raja di Banggai.

Istilah atau gelar ”Adi” merupakan gelar bagi raja-raja atau bangsawan Banggai, hal yang sama mungkin dengan penggunaan gelar Raden Mas untuk bangsawan Jawa atau Andi dikalangan masyarakat bugis.

Sebelum Kerajaan Banggai berdiri, keempat kerajaan diberitakan selalu berselisih. Masing-masing pihak ingin menguasai wilayah yang lain. Konon persaingan itu tidak sampai mengakibatkan terjadinya peperangan, hanya saling mengadu kesaktian di antara para rajanya. Mungkin karena selalu berselisih ini, empat kerajaan tersebut dengan mudah jatuh dalam kekuasaan Kesultanan Ternate, sekitar abad ke-16 Masehi.

Setelah Adi Cokro berhasil menyatukan keempat kerajaan, ia kemudian kembali ke Pulau Jawa. Basalo Sangkap kemudian memilih Abu Kasim, putra Adi Cokro dari perkawinannya dengan Nurussapa, putri Raja Singgolok, sebagai Raja Banggai. Sebelum dilantik, Abu Kasim berhasil dibunuh oleh bajak laut ketika melakukan pelayaran. Basalo Sangkap pun memilih Maulana Prins Mandapar dan melantiknya menjadi raja.

Maulana Prins Mandapar, anak Adi Cokro dari perkawinannya dengan putri Portugis-Ternate. Mandapar menjadi raja pertama kerajaan Banggai, berkuasa dari tahun 1600 Masehi sampai 1625 Masehi ada juga yang menyatakan Mandapar berkuasa sejak tahun 1571 -1601 Masehi.

Setelah berakhirnya kekuasaan Raja Mandapar, raja-raja Banggai yang menggantikan berikutnya terus berusaha melepaskan kerajaan Banggai dari Kesultanan Ternate. Konon Raja-raja itu juga menolak untuk bekerja sama dengan pihak Belanda yang pada tahun 1602 Masehi sudah berada di Banggai.

Upaya agar bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Ternate ini bahkan mengakibatkan sejumlah raja Banggai harus mengahadapi hukuman buang. Perlawanan Banggai yang paling gigih terjadi pada masa pemerintahan raja Mumbu Doi Bugis dengan meletusnya Perang Tobelo.

Berikut para Raja yang telah memerintah di Kerajaan Banggai:

Maulana Prins Mandapar/Mumbu doi Godong (1571-1601)

Mumbu doi Kintom (1602-1630)

Mumbu doi Benteng (1630-1650)

Mumbu doi Balantak Mulang (1650-1689)

Mumbu doi Kota (1690-1705)

Mumbu doi Bacan / Abu Kasim (1705-1749)

Mumbu doi Mendono (1749-1753)

Mumbu doi Pedongko (1754-1763)

Mumbu doi Dinadat Raja Mandaria (1763-1808)

Mumbu doi Galela Raja Atondeng (1808-1815)

Mumbu Tenebak Raja Laota (1815-1831)

Mumbu doi Pawu Raja Taja (1831-1847)

Mumbu doi Bugis Raja Agama (1847-1852)

Mumbu doi Jere Raja Tatu Tanga (1852-1858)

Raja Saok (1858-1870)

Raja Nurdin (1872-1880)

Raja H. Abdul Azis (1880-1900)

Raja H. Abdurracman (1901-1922)

Haji Awaludin (1925-1940)

Raja Nurdin Daud (1940-1949)

Raja H. Syukuran Aminuddin Amir (1941-1957)

Sampai pada tahun 1957 raja-raja Banggai ini terhitung berjumlah 21 orang. Saat Raja Awaludin meinggal, tahun 1940, Basalo Sangkap kabarnya telah mengangkat Nuridun Daud yang waktu itu masih anak-anak dan masih berumur 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aturan yang menyatakan bahwa sebelum raja di makamkan terlebih dahulu harus ada Raja yang telah ditunjuk sebagai penggantinya.

Pengangkatan dan pelantikan tersebut disaksikan oleh tuan Asisten Residen Posso yang kebetulan ada di Banggai untuk menghadiri rapat kerja kerajaan Banggai. Pada tanggal 1 Maret 1941 ditunjuklah Syukuran Aminuddin Amir yang saat itu menjadi Mayor Ngopa menjadi “Raja”.

Abdul Bary dalam artikelnya yang berjudul “Meluruskan Sejarah Banggai” mengulas mengenai status dan posisi Syukuran Aminudin Amir dalam sejarah Kerajaan Banggai yang menurutnya bukanlah Tomundo yang “terlegitimasi” secara sah oleh tata aturan hukum kerajaan Banggai, melainkan hanya sekedar sebagai pelaksana tugas harian dari Tomundo Banggai Nurdin Daud yang masih muda.

Syukuran Aminudin Amir ini tercatat sebagai Tomundo karena ia kemudian mengukuhkan diri sebagai Tomundo meskipun tanpa restu dan tidak melalui pengukuhan oleh Basalo Sangkap sebagaimana “ketentuan adat” kerajaan Banggai.

Berakhirnya Kerajaan Banggai

Kerajaan Banggai berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Bangsa Portugis setelah Ternate jatuh ke tangan Portugis. Sebelumnya, pengaruh Portugis juga telah “ditularkan” dari Kesultanan Ternate yang selama ini cukup kental di Kerajaan Banggai.

Kekuasan Portugis sepertinya mendapat penantang yang seimbang pada saat itu karena perlahan namun pasti kekuasaan Portugis mulai melemah seiring pengaruh Belanda yang kian kuat. David Niddeleton, seorang pelaut berkebangsaan Inggris yang pernah datang ke Banggai mengatakan jika pengaruh VOC di Banggai justru ada semenjak pemerintahan Maulana Prins Mandapar.

Bangsa Belanda datang ke Banggai pada tahun 1630 Masehi. Saat itu Raja yang berkuasa di kerajaan Banggai adalah raja Doi Benteng. Kedatangan Belanda disambut baik oleh rakyat Banggai karena mereka mengira Belanda akan membantu Kerajaan Banggai dari kesultanan Ternate.

Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Belanda justru berpihak pada kerajaan Ternate dan memonopoli perdagangan di wilayah Banggai. Pihak Belanda menjadi “penguasa” di kerajaan Banggai yang bahkan dengan leluasa telah membagi kerajaan Banggai menjadi Banggai Kepulauan dan Banggai Darat.

Setelah Kerajaan Ternate dapat ditaklukan oleh Sultan Alaudin (Mangari Daeng Manrabbia) dari Kerajaan Gowa (Sulawesi Selatan) Kerajaan Banggai kemudian menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Gowa. Dalam sejarah Nusantara, Gowa pernah tercatat sebagai kerajaan yang cukup berpengaruh di Indonesia Timur.

Kerajaan Banggai di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa berlangsung selama kurang lebih 42 tahun dari tahun 1625 hingga tahun 1667 hal ini disebabkan karena pada tahun 1667 berlangsung perjanjian Bongaya Antara Laksamana Speelman (Belanda) dengan Sultan Hasanuddin (Kerajaan Gowa) salah satu isi perjanjian itu adalah membebaskan semua wilayah yang dahulunya dikuasai Ternate seperti Wilayah Balaesang, Banggai, Buol Toli-Toli, Dampelas, Gapi atau Pulau Peling, Kaidipan, kaili, Manado, Muna, Selayar, dan Silensak.

Raja Banggai ke-4, yaitu Raja Mbulang bergelar Mumbu Doi Balantak yang memerintah dari tahun 1681 hingga 1689 Masehi, tercatat telah melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda. Mbulang Doi Balantak dianggap telah menolak berkongsi dengan VOC.

Monopoli dagang yang diterapkan dinilai hanya menguntungkan Belanda dan menyengsarakan rakyat. Tapi pemberontakan itu tidak berlangsung lama karena Kerajaan Banggai berada di bawah kekuasaan Sultan Ternate yang waktu itu memiliki hubungan khusus dengan pihak Belanda.

9 November 1741 Masehi perjanjian VOC dengan Kerajaan Banggai “diperbaharui” oleh Raja Abu Kasim (Mumbu Doi Bacan). Meskipun perjanjian itu dilakukan, Abu Kasim secara sembunyi-sembunyi telah bekerjasama dengan Raja Bungku.

Keputusan itu dilakukan Abu Kasim agar bisa melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Ternate. Akan tetapi, langkah yang ditempuh Raja Abu Kasim ini tidak bisa terlaksana karena ia kemudian ditangkap dan harus menerima hukuman buang ke Pulau Bacan (Maluku Utara), Ia pun akhirnya meninggal di tempat pembuangan.

Usaha yang dilakukan Raja-raja Banggai agar bisa melepaskan diri dari Kerajaan Ternate kemudian diteruskan oleh Raja Banggai ke-9, Antondeng bergelar Mumbu Doi Galela yang memerintah dari tahuan 1808 hingga tahuan 1829. Perlawanan Anondeng sebetulnya ditujukan kepada pihak VOC (Belanda).

Raja Antondeng menilai bahwa perjanjian yang ada selama ini hanya menguntungkan pihak Belanda dan merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu Antondeng kemudian melakukan “pemberontakan”. Raja inipun kembali ditangkap dan menerima hukuman buang ke Galela, Pulau Halmahera.

Sepeninggal Raja Antondeng, tampuk kekuasaan Banggai berada di bawah kekuasaan pemerintahan Raja Agama (Mumbu Doi Bugis) yang memerintah dari tahun 1829 hingga 1847 Masehi. Raja Agama ini sempat melakukan perlawanan dalam sebuah perang yang dikenal dengan nama peranga Tobelo.

Perlawanan ini berhasil dipatahkan karena Ternate waktu itu telah didukung oleh armada laut yang cukup modern. Raja Agama berhasil lolos dan mengungsi ke wilayah Bone (Sulawesi Selatan), sampai wafatnya tahun 1874 ia masih berada di tempat pengungsian. Pusat dari perlawanan yang dilakukan oleh Raja Agama berlangsung di wilayah Kota Tua, di daerah Lolongo.

Selama abad ke-17 Masehi, wilayah-wilayah di Sulawesi Tengah juga mulai berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. VOC membangun benteng di Lambunu dan Parigi Dengan dalih agar bisa mengamankan kapal-kapalnya dari serangan bajak laut. Memasuki abad ke-18, perlawanan dari raja-raja Sulawesi Tengah mulai meningkat, akan tetapi perlawanan itu bisa dipadamkan. VOC bahkan meminta pada raja-raja itu agar bersumpah setia kepada mereka.

Belanda dengan VOC-nya telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dan dengan mudah mengontrol perdagangan di wilayah tersebut. Perjanjian “lang contract” dan “korte verklaring”, semakin menegaskan kekuasaan Kolonial belanda di tanah Sulawesi. Bagi wilayah yang membangkang Belanda tidak segan-segan menumpasnya dengan kekuatan senjata mereka. Kendati demikian, perlawanan demi perlawanan tetap berkobar di beberapa wilayah.

Perlawanan dari rakyat mencapai puncaknya pada tahuan 1942. Dipimpin I.D Awuy, akhirnya wilayah Sulawesi Tengah kemudian bisa terbebas dari kekuasaan VOC.

Pada tanggal 15 Mei 1942, Jepang berhasil mendarat di Luwuk, dalam waktu singkat wilayah Sulawesi Tengah itupun berhasil dikuasai. Kekuasaan Jepang di Sulawesi tidak berlangsung lama. Jepang menyerah kepada Sekutu kemudian disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Secara De Jure kekuasaan dari kerajaan Banggai telah berakhir di tahun 1952 karena adannya Peraturan pemerintah Indonesia tanggal 12 Agustus 1952 ( PP No. 33 tahun 1952) Tentang Penghapusan Daerah Otonom Federasi Kerajaan Banggai. Pada tanggal 4 Juli 1959 (Undang-Undang No 29 Tahun 1959) wilayah kekuasaan Kerajaan Banggai ini secara resmi telah menjadi Daerah Swantara (setingkat kabupaten) dengan nama “Daerah Tingkat II Banggai” dengan pemerintahannya berada di Luwuk.