Categories Almanac Tags ,

Kerajaan Sekala Brak, Sejarah dan Identitas Lampung

Bagi orang Lampung, Skala Brak adalah simbol peradaban, kebudayaan, serta identitas mereka

Bagi orang Lampung, Kerajaan Sekala Brak adalah simbol peradaban, kebudayaan, memori serta identitas leluhur mereka; baik dari kesejarahan maupun penjaga dan asal muasal identitas budaya dan tradisi Lampung.

Sekala Brak (baca: Sekala Bekhak) adalah instansi pemerintahan yang dipercaya telah berada di Lampung pada sekitar abad ke-3 Masehi. Keberadaannya masih mempunyai pengaruh hingga kini, tentunya dengan berbagai perubahan yang dialaminya.

Beberapa pendapat menyatakan “Sekala Brak” berasal dari “Sakala Bhra”, yang berarti titisan dewa, yang dikaitkan dengan sejarah kerajaan tersebut yang melewati zaman Hindu-Budha.

Ada juga yang meyakini bahwa “Sekala Brak” berasal dari kata “Segara Brak”, yang artinya “genangan air yang luas”, ini diasosiasikan dengan Danau Ranau yang letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan Sekala Brak. Lainnya berpendapat “Sekala Brak” berasal dari tumbuhan sejenis jahe-jahean yang disebut “sekala”, konon tanaman ini banyak terdapat di sekitar wilayah kerajaan.

Terlepas dari perdebatan dan dilang pendapat seputar asal muasal nama dan peristilahannya, umumnya perdebatan mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Sekala Brak merupakan asal-muasal identitas dan kesejarahan orang Lampung.

Sekala Brak dalam Lintasan Sejarah

Keberadaan Kerajaan Sekala Brak sebagai salah satu kerajaan di Nusantara didukung oleh sejumlah bukti, seperti menhir yang merupakan artefak dari tradisi Megalit, prasasti berhuruf Pallawa, tambo atau catatan-catatan sejarah yang banyak ditulis di kuit kayu dan kulit kerbau, serta diperkuat juga oleh cerita-cerita rakyat yang hidup turun-temurun di tengah masyarakat Lampung.

Dari sejumlah peninggalan sejarah tersebut, teori yang berkembang kuat menyatakan bahwa berdirinya Sekala Brak sebagai kerajaan diprakarsai oleh Suku Tumi, yang konon merupakan salah satu bangsa pertama yang menempati tanah Lampung.

Dalam buku Sejarah Sumatra, disebutkan bahwa raja pertama Sekala Brak bernama Buay Tumi, yang juga sekaligus merupakan pemimpin Suku Tumi. Selain Raja Buay Tumi, sejumlah sumber sejarah menyebutkan nama Umpu Sekekhummong (Ratu Sekerumong) sebagai pemimpin terakhir Kerajaan Sekala Brak.

Pada masa Hindu, Sekala Brak diduga merupakan institusi yang kelak berpengaruh terhadap berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Dapunta Hyang Sri Jayanaga, pendiri dinasti awal Sriwijaya yang berpusat di Minanga Komering, dianggap merupakan keturunan dari Kerajaan Sekala Brak.

Bukti lain yang menerangkan kemajuan peradaban Sekala Brak adalah aksara dan angka hasil ciptaan sendiri, yang kemudian dikenal dengan Had Lampung. Aksara ini berkembang pada abad ke-9 Masehi.

Kepaksian Sekala Brak

Seperti yang dikisahkan dalam tambo, masuknya Islam ke Sekala Brak dibawa oleh empat putra Sultan Maulana Umpu Ngegalang Paksi, Raja Pagaryung.

Keempat pangeran tersebut, adalah Umpu Bejalan Di Way (Inder Gajah), yang menurunkan orang Abung, Umpu Belungguh, yang menurunkan orang Peminggir, Umpu Nyerupa (Sikin), yang menurunkan orang Jelma Daya, dan Umpu Perenong (Pak Lang), yang menurunkan orang Pubian.

Setelah menundukan Sekala Brak, keempat pangeran Pagaruyung yang masing-masing mendapatkan bagian wilayah bekas kekuasaan Sekala Brak bersepakat untuk membangun perserikatan bernama Paksi Pak, yang berarti “empat serangkai” atau “empat sepakat”. Dari sinilah babak baru Sekala Brak dengan bentuk Paksi Pak atau Kepaksian, yakni persatuan dari empat pemerintahan terbentuk.

Di bawah pemerintahan empat Kepaksian, peradaban Skala Brak berkembang cukup pesat, yang ditandai dengan jaringan perdagangan yang luas dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bahkan dengan India dan Cina.

Kepaksian Sekala Brak mengalami kemunduran pada era Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1810 dan 1820, istana Skala Brak hancur oleh serangan Belanda.

Kendati melewati berbagai fase sejarah –termasuk Pemerintahan Kolonial Belanda–Sekala Brak dalam bentuk Kepaksian masih ada di tengah masyarakat Lampung hingga saat ini, meskipun tidak lagi menjadi institusi pemerintahan yang berkedaulatan secara politik.